THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN POVERTY REDUCTION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
DOI:
https://doi.org/10.55583/jkih.v4i2.1682Keywords:
Teknologi Digital, Pengentasan Kemiskinan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kesenjangan Digital, Literasi DigitalAbstract
Poverty alleviation in Indonesia is increasingly dependent on digital technology, but this transformation creates new challenges related to the digital divide and data vulnerability of poor groups. Digital welfare programs, such as the distribution of social assistance based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS), put poor communities at risk of data exploitation in the era of Civil Society 5.0, thus requiring a strong institutional architecture to protect them. This study uses a normative legal research method through a legislative and conceptual approach. The results show that the existing institution, namely the Ministry of Communication and Digital Affairs, is legally an executive body (assisting the President) that is prone to conflicts of interest in implementing the PDP Law, while the main challenges in the field are infrastructure gaps and low digital literacy. Therefore, effective implementation of the PDP Law to protect the data of the poor and support the SDGs requires the establishment of a Data Protection Authority (DPA) as an independent state auxiliary organ, the formation of which is highly dependent on the political will of the President as the highest authority.
References
Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
Agusta, Ivanovich. Diskursus, Kekuasaan, Dan Praktik Kemiskinan Di Pedesaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
Ahirullah, Rajab, and Muhtar Said. “Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” Advances In Social Humanities Research 1, no. 9 (2023): 1015–31.
Akbar, Mohammad Aldrin, and Sitti Nur Alam. E-COMMERCE: Dasar Teori Dalam Bisnis Digital. Yayasan Kita Menulis, 2020.
Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Konsititusi Press, 2006.
Asyikin, Nehru. “Checks And Balances Legislatif Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018.” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2020): 141–54.
Atok, A R A. “Strengthening the Control Function of the Regional Representative Council in Legislation of the UUD 1945 Amendment.” In Empowering Civil Society in the Industrial Revolution 4.0, 12–16. Routledge, 2021.
Baidarus, Muhammad, Dicky Febriano, Danang Andrian Mubarok, and Muhammad Agra Ramadhani. “Kajian Sistematis Kebijakan Skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pada Sektor Perumahan Guna Mengatasi Backlog Di Indonesia.” Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan 16, no. 1 (2023): 1–13.
Basarah, Ahmad. “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum 43, no. 1 (2014): 1–8.
BENI SETIAWAN. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Akses Sistem Komputer Secara Ilegal (Hacking) Dan Menimbulkan Kerusakan (Cracking) Dalam Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 T.” Universitas Batanghari, 2019.
Chandranegara, Ibnu Sina. “Architecture of Indonesia’s Checks and Balances.” Const. Rev. 2 (2016): 270.
Creswell, J W, and C N Poth. “Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches.[Online] Sage Publications,” 2017.
Dhoni, Dr Dhoni Martien, and others. Perlindungan Hukum Data Pribadi-Dr Doni Martien. Makassar: Mitra Ilmu Makasar, 2023.
Escobar, Oliver. “Between Radical Aspirations and Pragmatic Challenges: Institutionalizing Participatory Governance in Scotland.” Critical Policy Studies, 2022. https://doi.org/10.1080/19460171.2021.1993290.
Fajar, Muhammad Brilian. “KESETARAAN MENURUT BERBAGAI AGAMA: Perspektif Islam, Kristen, Dan Hindu.” AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis 3, no. 3 (2023): 141–50.
Falah, Andrean, Muhammad Ichlasul Amal, and Lorenzo Lorenzo. “SEBARAN ANGKA KEMISKINAN YANG MENGAKIBATKAN KETIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT.” The Officium Nobile Journal 2, no. 1 (2025): 20–34.
Heliany, Ina. “Wonderful Digital Tourism Indonesia Dan Peran Revolusi Industri Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0.” Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata 1, no. 1 (2019): 21–35.
Hidayati, Agustin Nurul, and Eny Haryati. “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Era Digital Terhadap Pengembangan Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Situbondo.” Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 2023, 409–20.
Irawan, Bambang. “Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru Dalam Pelayanan Publik.” Jurnal Paradigma (JP) 2, no. 1 (2017): 174–201.
Irawan, Hengki, and Zainudin Hasan. “Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi Dan Bantuan Hukum: Tren Dan Inovasi Di Era Digital.” Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 2 (2024): 4600–4613.
Isharyanto. Hukum Kelembagaan Negara. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.
Iswandi, Kelik, and Nanik Prasetyoningsih. “Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2020). https://doi.org/10.18196/jphk.1208.
Jingga, Eric. “Pelindungan Hak Ekonomi Pemilik Akun PSE Lingkup Privat Dari Pemblokiran Akibat Belum Terdaftar Di Indonesia.” COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 03 (2023): 849–61.
Kewenangan, Reformulasi, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial, Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah Zaki Priambudi, Bima Rico Pambudi, Natasha Intania Sabila, Jl Kalimantan No, Krajan Timur, and Jawa Timur. “Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, Dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim Di Daerah.” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 13, no. 1 (July 27, 2022): 21–40. https://doi.org/10.22212/JNH.V13I1.2906.
Khodijah, Siti, and Ricky Ramadhan Harahap. “Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui Pelatihan Dasar Komputer Dan Internet Di Desa Saentis.” Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS) 3, no. 3 (2025): 162–67.
Lira, M Adnan. “Pengaruh Kemiskinan Struktural Terhadap Penegakan Hukum.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023): 2485–96.
Liu, Christin Nathania. “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.” LEX PRIVATUM 10, no. 5 (2022).
Madjid, Mario Agritama S W. “Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara.” Constitution Journal 1, no. 2 (2022): 169–88. https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31.
Makruf, Makruf, and Murni Murni. “Analisis Efisiensi Dan Rasionalitas Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Undang--Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Prespektif Ekonimi Konvensional Dan Ekonomi Syariah).” INICIO LEGIS 6, no. 1 (2025): 13–22.
Monteza, Fariz. “Urgensi Pembatasan Kewenangan Presiden Pada Pengubahan Nomenklatur Kementerian Negara.” UNJA Journal of Legal Studies 1, no. 1 (2023): 93–111.
Napang, Marthen. “The Effectiveness Of The United Nation’s Role In Responding To Wars Of Aggression And Self-Defense.” International Journal of Global Community 5, no. 1 (March) (2022): 1–12.
Rachman, Arrijal, and Rosseno Aji Nugroho. “Beda Airlangga, Luhut, Dan Hotman Soal Pajak Hiburan 40%.” CNBC Indonesia, n.d. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240123105904-4-508223/beda-airlangga-luhut-dan-hotman-soal-pajak-hiburan-40.
Roth, Bob. “The Welfare State between Juridification and Commodification: How the Frankfurt School Gave up on Economic Democracy.” European Law Open 2, no. 2 (2023): 386–404.
Santoso, Aris, and others. Ketidakadilan, Kesenjangan, Dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015. INSISTPress, 2013.
Setiawan, Andi, Irma Fitriana Ulfah, and Rizqi Bachtiar. “Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.” Resolusi: Jurnal Sosial Politik 3, no. 1 (2020): 15–28. https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i1.1280.
Setiawan, Dian Alan. “Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime).” Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 16, no. 2 (2018).
Sholina, Cicilia Anggi. “Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia.” Jurnal Pembangunan Manusia 3, no. 1 (2022): 18.
Sitorus, Stephany Yunita Hotnida. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” Universitas Kristen Indonesia, 2023.
Sofiatin, Destya Aida. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuditas, Ukuran Perusahaan, Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018).” Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi) 1, no. 1 (2020): 47–57.
Sonia, Shabine Charoline. “Strategi Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Dalam Proses Monitoring Dan Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb/Sdgs) Tahun 2021,” 2023.
Sumarna, Diki. “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Umum Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid/2018).” Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 2, no. 4 (2021): 706–31.
Sunarto, Sunarto. “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum 45, no. 2 (2016): 157–63.
Susanto, Edy, Budiharto Budiharto, Suharso Suharso, and Dyah Adriantini Sintha Dewi. “Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 (Studi Periode 2004-2009).” Varia Justicia 10, no. 2 (2014): 1–7.
Ulfa, Maulina. “Deretan Kebocoran Data E-Commerce Dan Sektor Perbankan, Seberapa Bahaya?” IDX Channel, 2022. https://www.idxchannel.com/economics/deretan-kebocoran-data-e-commerce-dan-sektor-perbankan-seberapa-bahaya,
