Jurnal Kajian Ilmu Hukum

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TENTANG HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.TLK)

Aprinelita Aprinelita — 2025-11-05

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, harta bersama (gono-gini) merupakan salah satu aspek penting yang sering menjadi objek sengketa ketika terjadi perceraian. Harta bersama adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa memperhatikan siapa yang mencatatkannya atau siapa yang secara langsung memperolehnya. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang membandingka hukum dengan masalah yang terjadiPembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk, Hakim membagi harta bersama setengah bagian adalah hak penggugat dan juga setengah bagian lagi adalah hak tergugat. Majelis Hakim mengakhiri perkara sengekta harta bersama dengan memberikan putusan akhir yang dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak atau tidak menerima beberapa gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk melalui alasan-alasan dan dasar Hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan ayat Al-Qur‟an, hadist- hadist rasul serta kaidah-kaidah fiqhiyyah.

KORBAN PINJAM ONLINE DAN PENCEGAHANNYA

Mohamad Kholid — 2025-11-05

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan terjangkau oleh masyarakat. Kemudahan dalam peminjaman online tersebut tidak menjamin masyarakat dapat terhindar dari berbagai aksi penipuan oleh oknum yang tak bertanggung jawab terhadap para nasabahnya. Masalah yang dihadapi maraknya korban pinjam online saat ini harus dilihat secara koprehensif, yang tidak hanya penegakan hukum dan pemberantasan terhadap perusahaan-perusahaan jasa pinjam online illegal, melainkan masalah ekonomi, social dan budaya sebagai hak masyarakat dan kesejahteraannya, dan juga masalah korban pinjam omline tidak hanya terhadap peruhanaan jasa pinjam online illegal, melainkan juga terhadap jasa perusahaan pinjam online legal pun masyarakat dapat menjadi korban pinjam jika masyarakat tidak bijak dalam melakukan peminjaman. Faktor korban pinjam online sangat beragam dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya disamping keadaan dan kondisi krisis ekonomi, dan juga program perkonomian yang tidak tepat sasaran, serta sebagai alasan klasik bahwa faktor korban pinjam online yaitu faktor kemiskinan, pengetahuan hukum, serta pengetahuan legalitas perbankan dalam menjalankan operasinya. Faktor lainnya, terutama karena kemajuan teknologi informatika, dimana masyarakat mudah menjangkaunya dengan mudah akses pinjam online. Dismping faktor kemudahan akses tehnologi informatika, seperti faktor pinjam untuk menutupi pinjaman lainnya, faktor karena ingin kaya dengan cara instan. Pencegahan maraknya korban pinjam online, perlu adanya uapaya meningkatkan pengetahuan hukum, kesadaran hukum masyarakat, mengenal sistem perbankan dan hukumnya, guna mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, khususnya lembaga keuangan bukan bank, khususnya perusahaan jasa pinjam online. Mencegah terjadinya korban pinjam online tersebut berangkat dari sistem legalitas perusahaan jasa pinjam online, setidaknya mengetahui telah berizin atau belum, serta program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yang efektif, ketersedianya lapangan kerja dan program kewirausahaan masyarakat yang tangguh yang terus didukung pemerintah.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK

Teguh Rama Prasja — 2025-11-05

The objectives of this research are, first, to examine the legal regulations regarding the use of electric bicycles in Indonesia from the perspective of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and other relevant regulations, and second, to analyze the forms of legal protection for consumers of electric bicycles in the event of accidents or losses caused by product defects or negligence of business actors.The research method employed is normative juridical, using a statutory approach and a case approach concerning the use of electric bicycles and the scope of consumer protection for their users.The findings of this research indicate, first, that the regulation of electric bicycles in Indonesia remains incomplete, as it is only partially regulated under Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020. The absence of explicit provisions in higher-level legislation, such as the Road Traffic and Transportation Law (UU LLAJ), creates a legal vacuum that results in uncertainty regarding the status of electric bicycles in traffic law and consumer protection.Second, a clear legal framework within statutory regulations is essential to provide legal certainty, ensure product feasibility standards in accordance with SNI, and guarantee consumer protection against potential losses and safety risks. Without adequate regulation, consumers remain vulnerable to harm, both in terms of product quality and road safety.

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN POVERTY REDUCTION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ahmad Haqqi Annazali — 2025-11-05

Poverty alleviation in Indonesia is increasingly dependent on digital technology, but this transformation creates new challenges related to the digital divide and data vulnerability of poor groups. Digital welfare programs, such as the distribution of social assistance based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS), put poor communities at risk of data exploitation in the era of Civil Society 5.0, thus requiring a strong institutional architecture to protect them. This study uses a normative legal research method through a legislative and conceptual approach. The results show that the existing institution, namely the Ministry of Communication and Digital Affairs, is legally an executive body (assisting the President) that is prone to conflicts of interest in implementing the PDP Law, while the main challenges in the field are infrastructure gaps and low digital literacy. Therefore, effective implementation of the PDP Law to protect the data of the poor and support the SDGs requires the establishment of a Data Protection Authority (DPA) as an independent state auxiliary organ, the formation of which is highly dependent on the political will of the President as the highest authority.

OPTIMIZING PUBLIC PARTICIPATION THROUGH THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD) IN THE LEGAL FORMATION PROCESS

Mangaraja Manurung — 2025-11-08

This study explores the crucial role of community participation through Regional People’s Representative Councils (DPRD) in the process of regional lawmaking. The main objective is to analyze how communities actively engage in the formation of regional regulations, identify existing obstacles, and propose strategies to strengthen participatory mechanisms. This research employs a qualitative approach with a case study design. The research subjects include community members and DPRD legislators or members of regional regulation-making committees within one selected district/city, while the research object focuses on the lawmaking process involving public participation. Data were collected through in-depth interviews, observations of community forums, and documentation of DPRD procedures and related legal instruments. Data analysis was conducted using a thematic qualitative method through stages of data reduction, data presentation, and verification (triangulation). The findings reveal that although formal mechanisms such as public consultations and hearings are established, community participation often remains symbolic. Public aspirations are recorded but rarely translated into substantive influence on DPRD decisions. The study identifies key determinants of effective participation, including transparency of information, community capacity, and the commitment of DPRD members. This research contributes to the understanding of participatory democracy in local governance and offers practical recommendations to enhance inclusivity in lawmaking: improving public access to information, empowering communities in articulating aspirations, and promoting genuinely deliberative forums. The originality of this study lies in its focus on the micro-level dynamics between communities and DPRD in Indonesia’s regional legislative processes, offering insights into the real challenges of participatory governance

HOAXES AND DEFAMATION: LEGAL LIMITATIONS IN ASSESSING NON-MATERIAL DAMAGES

Ahmad Haqqi Annazali — 2025-11-13

The rapid spread of hoaxes and defamation in the digital age has become a destructive phenomenon, causing serious consequences that include not only material losses, but also significant non-material damages such as ruined reputations, loss of public trust, and profound psychological suffering for both individuals and corporations. This condition creates a crucial juridical problem because positive law in Indonesia, despite having instruments like the ITE Law, has not yet provided clear boundaries (limitations) or objective, measurable parameters for assessing and quantifying such non-material damages within the judicial system. This research utilizes a normative legal method employing a statute approach and a conceptual approach, qualitatively analyzing primary legal sources such as the Civil Code, Criminal Code, the ITE Law and its amendments, as well as secondary legal sources through a comprehensive literature review. The results and discussion demonstrate that the forms of non-material damage, as recognized in Article 1365 of the Civil Code and legal theory, encompass a broad spectrum ranging from damage to honor (eer) and good name (goede naam) to psychological suffering (trauma and stress); however, the legal boundaries in Indonesia are dominantly penal-centric, focusing only on punishing the perpetrator (deterrence) rather than restoring the victim. This strong penal orientation in the ITE Law is proven to create systemic fragmentation separating the criminal and civil processes and a legal vacuum (rechtsvacuüm) in non-material remediation mechanisms, thereby necessitating a paradigm shift towards restorative justice supported by Supreme Court Guidelines (PERMA) to provide clear parameters for judges to assess non-material damages fairly and proportionally.