Jurnal Kajian Ilmu Hukum

ANALISIS DAMPAK PENAMBANGAN GALIAN C DI KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

Thalika Fitri Wahyuditha — 2025-03-06

Galian C umumnya digunakan sebagai bahan utama dalam pembangunan infrastruktur, baik untuk proyek pribadi maupun yang dikerjakan oleh pemerintah. Karena tingginya kebutuhan dan permintaan, aktivitas penambangan galian C pun semakin banyak dilakukan. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan sekunder. Aktivitas penambangan galian C menimbulkan berbagai masalah, salah satunya dampak negatif terhadap lingkungan fisik, seperti kerusakan jalan, debu, dan kebisingan yang diakibatkan oleh truk pengangkut hasil tambang,serta penurunan debit mata air di Kecamatan Kertek. Mata air yang terkena dampaknya akibat penambangan galian C yakni Mata Air Sidandang yang mengalami penurunan debit mata air sebesar 37% dan Mata Air Mlandi sebesar 35% . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat AMDAL yang harus diperhatikan, faktor yang sangat penting yaitu mengenai lingkungan hidup. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 kegiatan reklamasi dan pascatambang sangat penting dilakukan.Reklamasi dilakukan sepanjang proses pertambangan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem.Keudian kegiatan pascatambang tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi lingkungan alam dan social di wilayah pertambangan.

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PURCELL PRINCIPLE DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 & PUTUSAN NOMOR 60/PUU-XXII/2024)

Moch. Alfin Fauzan Ismail — 2025-03-06

The presence of the Constitutional Court's decision testing the constitutionality of norms surrounding elections when the election stages have begun is a serious problem that must be observed together. The involvement of the Constitutional Court in examining and adjudicating political cases, especially those related to elections, makes the Constitutional Court involved in the process of judicializing politics. In addition, based on the concept of the Purcell principle, the Constitutional Court should not decide cases that have an impact on election rules, especially if the election stages have begun or are ongoing. The absence of the Purcell principle in several Constitutional Court decisions will basically make it difficult for election organizers to adjust election rules and have an impact on confusion in society. This situation has also indirectly shown the role of the judiciary which is so strong in the process of judicializing politics. So based on the description, this article is presented with the intention of looking at the process of political judicialization carried out at the Constitutional Court, as well as looking at the application of the Purcell principle in two decisions related to the implementation of the 2024 election, namely the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXI/2024. This research is a normative legal research with a literature study. So that the data and materials obtained will be analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the Constitutional Court appears active in carrying out political judicialization, in handling tests related to election regulations. In the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXI/2024, the Constitutional Court tends to ignore the application of the Purcell principle in the two a quo decisions.

Kehadiran putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas norma seputar pemilu pada saat tahapan pemilu telah dimulai menjadi masalah serius yang harus dicermati bersama. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara politik, khususnya yang berkaitan dengan pemilu, membuat Mahkamah Konstitusi terlibat dalam proses yudisialisasi politik. Disamping itu, berdasarkan konsep purcell principle, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak memutus perkara yang memiliki dampak terhadap aturan pemilu, apalagi jika tahapan pemilu tersebut telah dimulai atau sedang berlangsung. Ketidakhadiran purcell prinsiple dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya akan menyulitkan para penyelenggara pemilu dalam menyesuaikan aturan pemilu dan berdampak pada terjadinya kebingungan pada masyarakat. Keadaan tersebut juga secara tidak langsung telah menunjukan peran lembaga peradilan yang begitu kuat dalam proses yudisialisasi politik. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini hadir dengan maksud melihat proses yudisialisasi politik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sekaligus melihat penerapan purcell principle dalam dua putusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2024, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024. Adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Sehingga data dan bahan yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi terlihat aktif didalam melakukan yudisialiasai politik, dalam menangani pengujian yang berkaitann dengan regulasi pemilu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024, Mahkamah Konstitusi cenderung mengabaikan penerapan purcell principle dalam dua putusan a quo.

BATAL DEMI HUKUM BATAL DEMI HUKUM AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT PPAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR :27/PDT.G/2018/PN.SMN.

Yuliana Indah Sari — 2025-03-06

Akta Jual beli adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yangberwenang, dalam kasus ini akta jual beli yang dibuat oleh PPATdikatakan oleh hakim bukan akta otentik, tetapi akta yang batal demihukumpadahalpembuatannyasudahdibuatdihadapanpejabatyang berwenang. Permasalahan yang penulis angkat ialah apa penyebabakta jual beli yang dibuat oleh PPAT dinyatakan batal demi hukum olehHakim dalamperkaranomor27/Pdt.G/2018/PN.SmndanbagaimanapertimbanganmajelisHakimdalamperkara nomor27/Pdt.G/2018/PN.Smn. Jenis penelitian ini penelitiannormatif, yaitu mengkaji putusan dalam perkara nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.Smndan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penyebab aktajual beli dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan dalam perkaranomor27/Pdt.G/2018/PN.Smn dikarenakan tidakmemenuhi syarat objektif (suatu haltertentu dan sebab yang halal) dalam perjanjian serta dalam pembuatan akta jualbeli tersebut didasari dengan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan Hakimterhadapaktajualbeliyangdinayatakanbataldemididasarikarenatidakterpenuhinyasyaratobjektifdalampembuatanaktajualbeli,sertaadanyaserangkaianperbuatanmelawanhukumyangdilakukan(PPAT) terhadap Penggugat yakni membuat dan mengisiaktajualbeli tanpasepengetahuanPenggugat.

Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0 Dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi AI

Oktavia Pitta Marito Manurung — 2025-05-28

Era Society 5.0 menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI) melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana AI dapat membantu proses pengelolaan KI, dalam konteks digitalisasi yang semakin kompleks. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum untuk memahami peran AI dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan KI. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI mampu mempercepat proses perlindungan KI dengan memanfaatkan algoritma cerdas untuk mengidentifikasi karya-karya yang mirip atau berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta. Dalam aspek penegakan hukum, AI dapat digunakan untuk memantau aktivitas daring guna mencegah penyebaran produk ilegal yang melanggar hak cipta. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan signifikan, seperti risiko bias data yang dapat memengaruhi keadilan keputusan AI serta potensi pelanggaran privasi dalam pengumpulan data pelatihan. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang adaptif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI dalam pengelolaan KI di era Society 5.0

Penguatan Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia

Muhibuddin Zaini — 2025-06-24

Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan menjadi patokan didalam kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Kegiatan perbankan syariah memiliki banyak segi dan banyak ragam yang melintasi beberapa peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu untuk menguatkan posisi Perbankan Syariah diperlukan sinkroniasasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan kegiatan perbankan syariah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian normative. Hasil dari penelitian ini diperlukan perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang beririsan dengan Perbankan Syariah.

The Implementation of Auction Cancellation as a Legal Remedy for Auction Execution Under Law No. 4 of 1996

Zulfikri Toguan — 2025-06-24

The issues arising in the implementation of auction cancellation and the sale of auctioned objects based on mortgage rights are related to objections or lawsuits from the debtor, as well as objections from the debtor regarding the auction carried out by the creditor through an auction house. The research questions in this research includes: 1) How is the implementation of auction cancellation as a legal remedy for objections against the auction process according to Law No. 4 of 1996, and 2) What are the obstacles in the implementation of auction cancellation as a legal remedy for auction execution under Law No. 4 of 1996. To address these issues, this research employs a sociological empirical method, where the researcher conducts field research to obtain both primary and secondary data relevant to the research topic. The research is descriptive, aiming to describe the research findings by analyzing statements clearly, in detail, and comprehensively. Based on the research findings, the implementation of auction cancellation and the examination process in the auction involves several stages, such as registration, submission, examination, proof, and decision. On the other hand, obstacles faced in the implementation of auction cancellation include rejection by the defendant, the sale of auctioned objects, and execution.

TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP LEGALITAS PERJANJIAN PRANIKAH: PROTEKSI PREVENTIF DALAM HUKUM MODERN

Firmansyah Firmansyah — 2025-07-01

Perjanjian pranikah merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, terutama dalam menghadapi kemungkinan permasalahan yang muncul di masa depan. Dalam perspektif hukum modern, perjanjian ini dianggap sebagai bentuk proteksi preventif terhadap hak-hak pasangan suami istri, khususnya dalam konteks harta bersama dan hak-hak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas perjanjian pranikah dalam perspektif maqasid syariah, dengan fokus pada proteksi preventif yang diberikan terhadap individu dan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur hukum Islam dan hukum positif yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah dapat dianggap sah dan legal dalam pandangan hukum Islam jika memenuhi prinsip-prinsip maqasid syariah, seperti melindungi hak-hak individu, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Selain itu, perjanjian pranikah juga dapat menjadi sarana preventif yang efektif dalam mencegah sengketa di kemudian hari, sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi keharmonisan keluarga.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 DI DENPASAR

I Made Juliarta — 2025-07-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena KDRT di Denpasar, Bali berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT di Denpasar, Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, dan analisis kasus-kasus KDRT yang terjadi di wilayah Denpasar. Di Denpasar, terdapat lembaga terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Aparat penegak hukum telah berupaya memberikan perlindungan dan layanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga tetapi keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU PKDRT telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban dan menghukum pelaku, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban, rendahnya pelaporan kasus dan kendala dalam penegakan hukum karena pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Selain itu, pendekatan berbasis adat dan mediasi sering digunakan, yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional. Penanganan KDRT memerlukan sinergi antara penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan pemberdayaan korban.

STUDI PERBANDINGAN BATAS USIA NIKAH DI INDONESIA, TURKI, DAN MAROKO (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PROGRESIF DAN HAM)

Rachman Iqbal — 2025-07-06

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai peraturan di Negara-negara muslim terkait batas usia pernikahan dari kacamata hukum Islam progresif dan HAM (Hak Asasi Manusia). Dilatar belakangi oleh perbedaan penetapan batas usia pernikahan oleh para ulama dan pada berikutnya menjadi kodifikasi hukum perkawinan di negara-negara muslim kontemporer. Hal ini juga disebabkan tidak ada nas yang menyebut secara eksplisit mengenai batas minimal usia kawin. Negara-negara muslim seperti Indonesia, Turki, dan Maroko telah melakukan unifikasi dan kodifikasi dalam regulasi hukum perkawinan khususnya dalam hal ini adalah batas usia menikah. Penelitian ini merupakan penelitian library research yang menitikberatkan pada sumber-sumber karya ilmiah tertulis. Dalam penelitian ini akan dibahas masing-masing aturan tersebut dengan perspektif hukum Islam progresif dan HAM. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam perspektif hukum Islam progresif, ketiga peraturan dengan ketiga negara berbeda tersebut yang mengatur batas usia nikah adalah bentuk keterbukaan hukum atas perubahan yang telah menjadi suatu keniscayaan terutama atas dorongan isu gender. Dengan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, peraturan tersebut tentu menjadi payung atas jaminan hak-hak kesetaraan baik bagi suami maupun istri. Sedangkan dalam perspektif HAM yang menitik beratkan pada kebebasan dan kemerdekaan individu serta kesetaraan kedudukan, maka ketiga peraturan yang mengatur batas usia minimal nikah di negara yang berbeda tersebut telah sesuai dengan cita-cita jaminan hidup yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan.

CHILD EXPLOITATION AS A HUMAN RIGHTS VIOLATION: A JURIDICAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW IN INDONESIA

Irma Romi Anto — 2025-07-06

Child exploitation constitutes a grave violation of human rights, directly undermining the dignity, development, and future of children as the nation's next generation. This article presents a juridical analysis of how Indonesian national law and international legal instruments protect children from various forms of exploitation, including economic exploitation, sexual exploitation, and trafficking. Employing a normative legal approach, this study examines relevant Indonesian legislation-such as the Child Protection Act and provisions in the Criminal Code-alongside international frameworks, notably the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC). The findings indicate that despite Indonesia’s ratification of key international treaties and the existence of comprehensive domestic legal norms, significant challenges persist in enforcement, institutional coordination, and victim recovery processes. This paper argues for a more integrated and rights-based legal framework, improved law enforcement capacity, and stronger institutional mechanisms to ensure effective child protection. Strengthening these aspects is essential to align national practices with universally recognized human rights standards and to combat child exploitation more effectively

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA PERBANKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Vidi Renovri Brigade — 2025-07-15

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang Perbankan. Tujuan penelitian ialah Untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; Untuk menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukumnya; Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ialah Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam upaya penegakan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya adalah Pertama, Penegkan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik terutama tahun 2021 sampai 2024. Kedua, Faktor yang menghambat ialah Faktor aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat. Ketiga, Upaya mengatasi hambatan ialah terhadap faktor aparat penegak hukum yaitu menambah jumlah penyidik; Polda Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau meningkatkan koordinasi. Terhadap faktor sarana atau fasilitas yaitu mengajukan penambahan jumlah anggaran; meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instusi kepolisian dan masyarakat setempat; penyidik tidak mendadak menjadwalkan waktu pemeriksaan sanksi pelapor. Terhadap faktor masyarakat yaitu Pelaku dan saksi bersikap kooperatif dalam penyidikan; tetap melanjutkan perkara dalam tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum; korban menyepakati penggantian kerugian sesuai dengan jumlah uang yang digelapkan; pelaku juga memperhatikan kerugian materiil lainnya yang diderita oleh korban dan menyepakati jumlah penggantian kerugian yang diminta oleh korban; pihak bank melakukan pengetatan terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan dan sistem perbankan, kemudian untuk mengembalikan kredibiltas dan nama baiknya supaya membantu pelaku dalam mengembalikan kerugian korban; korban tidak menyulitkan pelaku dalam menyelesaikan penggantian kerugian korban

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU

Candra Purnomo — 2025-07-15

Article 10 paragraph (4) letter f and letter g of Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Indonesian National Police Professional Code of Ethics regulates the prohibition on members and officials of the Indonesian National Police from receiving rewards and promising to pass the selection process for members of the Indonesian National Police and development education. The purpose of this research is to analyze the implementation of this regulation on the selection process for members of the Indonesian National Police at the Rokan Hulu Police; to analyze the inhibiting factors and efforts to overcome these obstacles. The implementation of Article 10 paragraph (4) letter f and letter g of Police Regulation Number 7 of 2022 on the selection process for members of the Indonesian National Police at the Rokan Hulu Police has not been running well from 2023 to 2025, as evidenced by the existence of Indonesian National Police officials who received rewards and promised to pass the selection process for members of the Indonesian National Police at this police station, accompanied by law enforcement that has not been as it should be. The inhibiting factor is the legal factor, efforts to overcome it if there are general criminal reports and violations of the code of ethics simultaneously, then the decision of the code of ethics trial is not influenced by the resolution of general crimes that prioritize restorative justice. The factor of law enforcement officers, efforts to overcome this is that the local police often hold spiritual and mental guidance activities for their members; The local police institution always reminds its members and ranks not to live a hedonistic and luxurious life; all ranks of the police in carrying out their duties, functions, and authorities are based on the Indonesian National Police's professional code of ethics, Tribrata and Catur PrasetyaThe police cooperative provides low-interest loans and easy loan and repayment terms for business capital. Community factors, in order to overcome this, the police continue to provide free coaching and training programs for local communities who wish to participate in the selection process for Polri members and continuously socialize the program; conduct legal socialization to the community regarding the selection process for prospective Polri members; Polri members refuse to accept money from the community; within the Polri, strict sanctions are imposed on officials and their ranks; externally, the Polri provides counseling to the community directly and through social media platforms that to become a Polri member, bribes and insiders are not used. Cultural factors, in order to overcome this, the police conduct legal socialization to the community regarding the prohibition and legal sanctions for people who give bribes to state officials.